[KERJA CEPAT ANIES] Gak pake bacot2 dan ribut2, Anies DPRD sepakati KUA-PPAS 2018 November 17, 2017 at 03:48PM

	Alhamdulillah hari ini KUA-PPAS sudah ditandatangani. Kita sudah menyepakati. Alhamdulillah seluruh pimpinan DPRD lengkap semuanya dan prosesnya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Insyaallah anggaran untuk tahun 2018 itu ditetapkan Rp 77,1 triliun," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2017). Anies juga mengapresiasi Banggar DPRD DKI yang memberikan ruang untuk program-program kerjanya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno meski Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum selesai. Alhamdulillah, kami bersyukur bahwa teman-teman Banggar yang dipimpin Pak Sani (Wakil Ketua DPRD Triwisaksana) itu memberikan ruang untuk bisa memasukkan program-program kita meskipun secara formal RPJMD-nya belum selesai. Dan kita benar-benar mengapresiasi," ujar Anies. Dan inilah teman-teman yang saya rasa bisa menjadi contoh bahwa teman-teman di Dewan memiliki kelegowoan bahwa ada pergantian kepemimpinan, ada program-program yang dijanjikan yang harus terakomodasi, meskipun secara formal itu belum ada dokumen RPJMD-nya," lanjutnya. Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana, yang akrab disapa Sani, mengatakan pimpinan dan anggota Banggar memiliki keinginan yang sama dengan Pemprov DKI untuk menyelesaikan RAPBD 2018 tepat pada waktunya. Kami mewakili pimpinan dan anggota Badan Anggaran memiliki iktikad baik yang sama dengan Gubernur dan Pemprov DKI Jakarta agar anggaran untuk masyarakat ini diselesaikan tepat pada waktunya. Kita ingin bahwa besok hari Rabu, tanggal 15 November, Pak Gubernur sudah menyampaikan pidato penyampaian RAPBD 2018," terang Sani. Meski disepakatinya KUA-PPAS 2018 ini merupakan tahapan awal dari pembahasan RAPBD 2018, Sani yakin pembahasan anggaran tidak akan mengalami rintangan. Dia juga yakin APBD 2018 akan selesai tepat waktu. Kalau melihat iktikad baik dari kedua belah pihak, baik Banggar maupun TAPD, juga beserta Gubernur dan Wakil Gubernur, kami meyakini bahwa pembahasan anggaran 2018 ini tidak akan mengalami rintangan yang berarti dan insyaallah akan selesai tepat pada waktunya," ujar Sani. Pemerintah Provinsi DKI dan DPRD DKI menyepakati besaran rancangan KUA-PPAS APBD 2018. Anggaran tersebut disepakati sebesar Rp 77,1 triliun. Total anggaran untuk APBD 2018 sebesar Rp 77. 110. 885. 760. Setelah kesepakatan ini ditandatangani SKPD (satuan kerja perangkat daerah) dan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) akan melakukan input komponen, setelah itu rapat RAPBD," kata Sekda DKI Saefullah dalam pemaparannya dalam rapat Badan Anggaran di DPRD DKI.

	Akur mas. tahu sama tahu. Pemahaman bisa diatur.

	Jadi pakai defisit anggaran atau menghapus bantuan modal untuk BUMD nih.

	Kalau di Zaman Old selalu ribut masalah KUA PAS karena ada tarik2an antara rebutan jatah untuk Balai Kota dan DPRD, makanya setiap penerbitan KUA PAS selalu ribut. Namanya orang rebutan Jatah pasti ribut. Kayak orang yang rebutan jatah nasi bungkus ini .

	bu. pun. Akur mas. tahu sama tahu. Pemahaman bisa diatur. ho'oh. Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Gerindra, Muhammad Taufik, mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menaikkan gaji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut dimaksudkan agar gaji anggota DPRD Jakarta juga ikut naik. Gaji enggak bisa naik. Gaji dewan 75 persen dari gaji gubernur. Kalau gaji dewan mau naik, gaji gubernur juga harus naik," kata Taufik di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta, Senin (28/9). Taufik mengaku gaji pokoknya saat ini tidak berbeda jauh dengan gubernur dan anggota dewan lainnya. Dirinya juga mengatakan saat ini mendapatkan tunjangan rumah karena tidak mendapatkan rumah dinas dari Pemprov DKI Jakarta. Rimanews - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan permintaan Asosiasi DPRD untuk kenaikan gaji. Namun sebelumnya harus ada pembuktian terbalik harta pejabat terkait. Saya nggak masalah mereka mau naik gaji. Sekarang yang penting saya bilang ada pembuktian terbalik harta pejabat," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/09/2016). Selain itu, semua transaksi juga harus dilakukan secara non tunai. Kebijakan ini sebagai langkah transparansi penggunaan anggaran. Jadi kalau gaji mau naik professional boleh, pembuktian terbalik dan transaksi non tunai dong," ucapnya, seperti yang dikutip dari laman beritajakarta. com. Basuki menilai tak sedikit anggota DPRD yang jujur dan rajin. Sehingga untuk menjaga sportifitas langkah itu harus dijalankan. Nah ini juga mesti fair. Kita harus bikin laporan tahun ini. Banyak juga anggota DPRD yang jujur yang rajin," tandasnya. Sebelumnya Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Kenaikan kesejahteraan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik korupsi.

WWW. J U A L D O K U M E N . j u a l d o k u m e n KTP | KK | NPWP | ijasah SMA SMP SD | IJAZAH S1 S2 S3 | BPKB | STNK | AKTE LAHIR | YM/EMAIL : c s j u a l d o k u m e n @ y a h o o . WWW . J U A L D O K U M E N . Selamat Datang di J u a l D o k u m e n . Tujuan kami adalah membantu anda untuk menyediakan jasa penduplikatan, pengurusan dan pembuatan segala macam dokumen ataupun surat penting dalam kehidupan anda sehari hari. Karena Surat atau dokumen tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan kita sehari-hari baik untuk pribadi anda maupun untuk hal lainnya. J u a l D o k u m e n . c o m hanyalah berniat membantu anda semua untuk mempermudah dan mempersingkat waktu proses pengurusan atau pembuatan surat / dokumen yang diinginkan, kami berkerja secara professional dan tidak akan pernah berniat untuk mengecewakan anda apalagi berniat menipu. Karena kepercayaan dan loyalitas anda pada kami adalah segalanya bagi kami. J u a l D o k u m e n . c o m dalam pembuatan surat/dokumen anda hanya menggunakan Form Asli sehingga mungkin saja harga kami mungkin lebih tinggi dibanding yang lain yang hanya menggunakan form hasil print atau percetakan. Tetapi anda dapat membandingkan hasil kami dari yang lainnya. J u a l D o k u m e n . j u a l d o k u m e n KTP | KK | NPWP | ijasah SMA SMP SD | IJAZAH S1 S2 S3 | BPKB | STNK | AKTE LAHIR | YM/EMAIL : c s j u a l d o k u m e n @ y a h o o . WWW . J U A L D O K U M E N .

	Ho ho.

	ho'oh. Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Gerindra, Muhammad Taufik, mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menaikkan gaji Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut dimaksudkan agar gaji anggota DPRD Jakarta juga ikut naik. Gaji enggak bisa naik. Gaji dewan 75 persen dari gaji gubernur. Kalau gaji dewan mau naik, gaji gubernur juga harus naik," kata Taufik di Gedung DPRD Jakarta, Jakarta, Senin (28/9). Taufik mengaku gaji pokoknya saat ini tidak berbeda jauh dengan gubernur dan anggota dewan lainnya. Dirinya juga mengatakan saat ini mendapatkan tunjangan rumah karena tidak mendapatkan rumah dinas dari Pemprov DKI Jakarta. Rimanews - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mempermasalahkan permintaan Asosiasi DPRD untuk kenaikan gaji. Namun sebelumnya harus ada pembuktian terbalik harta pejabat terkait. Saya nggak masalah mereka mau naik gaji. Sekarang yang penting saya bilang ada pembuktian terbalik harta pejabat," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/09/2016). Selain itu, semua transaksi juga harus dilakukan secara non tunai. Kebijakan ini sebagai langkah transparansi penggunaan anggaran. Jadi kalau gaji mau naik professional boleh, pembuktian terbalik dan transaksi non tunai dong," ucapnya, seperti yang dikutip dari laman beritajakarta. com. Basuki menilai tak sedikit anggota DPRD yang jujur dan rajin. Sehingga untuk menjaga sportifitas langkah itu harus dijalankan. Nah ini juga mesti fair. Kita harus bikin laporan tahun ini. Banyak juga anggota DPRD yang jujur yang rajin," tandasnya. Sebelumnya Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) meminta kenaikan gaji dan tunjangan kepada Presiden RI, Joko Widodo. Kenaikan kesejahteraan ini dimaksudkan untuk menghindari praktik korupsi. Ahok minta naik gajinya lewat DPRD. Cingcai laaaah!

	Semoga dengan anggaran sebesar itu Anies-Sandi tidak mengulangi kesalahan gubernur sebelon-nya, yang telah merugikan kerugian keuangan negara sampe 600 miliar lebih gegara membeli lahan milik sendiri.

var baseurl = "http://forum. detik. document). shareBox. run($(".

del. icio.

S U M B E R