[persiapan untuk obral Asset] hapus Status Persero BUMN Supaya Bisa Jual Saham November 18, 2017 at 05:13PM

	JAKARTA, KOMPAS. com - Rencana pembentukan induk usaha (holding) pertambangan memasuki babak baru. Ini ditandai rencana penghapusan status persero pada tiga BUMN pertambangan. Ketiga BUMN tersebut adalah PT Aneka Tambang (Persero) Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, dan PT Timah (Persero) Tbk. Rencana tersebut akan dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu, 29 November 2017 mendatang. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan, perubahan status tiga BUMN itu menjadi nonpersero merupakan upaya swastanisasi pemerintah terhadap perusahaan milik negara. Agus mendesak pemerintah mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada 3 BUMN itu. Ini upaya oknum negara bisa bebas jual saham tanpa izin DPR. Saya sudah berupaya mencegahnya dengan mengajukan judicial review ke MA bersama Pak Mahfud MD, tapi kalah," kata Agus dalam pernyataannya, Selasa (14/11/2017). Sebagai informasi, pemerintah menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 sebagai landasan dalam menghapus status Persero pada Antam, Bukit Asam dan Timah. Padahal, menurut Agus, implementasi rencana holding BUMN sendiri bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terlebih ketika PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) akan ditunjuk sebagai induk usaha 3 BUMN tersebut. Agus pun mengingatkan agar DPR segera bereaksi terhadap rencana yang dianggapnya akan berujung pada hilangnya campur tangan DPR ketika ada aset negara yang dijual. Penjualan atau holding atau privatisasi BUMN ujung-ujungnya supaya penjualan aset tidak perlu atas pesetujuan DPR. Ketua Komisi VI harus tegas," sebut Agus. READY? SET UP. GO jualan.

	Antam Cs Tak Lagi Berstatus Persero, Nasibnya Bakal Kayak Indosat? JAKARTA - Rencana pembentukan induk usaha (holding) di sektor pertambangan segera terealisasi. Hal ini ditandai dengan rencana penghapusan status persero pada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam), PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk yang sejati akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pada Rabu 29 November 2017. Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengungkapkan, perubahan status tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Non-Persero merupakan upaya swastanisasi pemerintah terhadap perusahaan milik Negara. Berangkat dari hal tersebut, Agus pun mendesak pemerintah mengevaluasi ulang wacana penghapusan status persero pada tiga BUMN tersebut. Apa ini upaya oknum negara bisa bebas jual saham tanpa izin DPR? Saya sudah berupaya mencegahnya dengan mengajukan Judicial Review ke MA bersama Pak Mahfud MD, tapi kalah," kata Agus di Jakarta, Rabu (14/11/2017). Seperti diketahui, pemerintah menjadikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 sebagai landasan dalam menghapus status Persero pada PT Antam, Bukit Asam dan Timah. Padahal, Agus bilang implementasi rencana holding BUMN sendiri bertentangan dengan Undang-Undang (UU) No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Terlebih ketika PT Indonesia Asahan Aluminium/Inalum (Persero) akan ditunjuk sebagai induk usaha tiga perusahaan tambang plat merah tadi. Saya tidak setuju BUMN diswastakan apalagi yang Tbk. Itu sama saja menjual model Indosat dengan format beda," ujar Agus. Dia pun mengingatkan agar DPR segera bereaksi terhadap rencana yang dianggapnya akan berujung pada hilangnya campur tangan DPR ketika ada aset negara yang dijual. Bahwa penjualan atau holding atau privatisasi BUMN ujung-ujungnya supaya penjualan aset tidak perlu atas pesetujuan DPR. Ketua Komisi VI harus tegas. Jangan sampai manggut-manggut kena lobi," tutup Agus. Seperti yang diketahui, holding BUMN tambang segera terbentuk pada tahun ini. Bahkan surat mengenai holding BUMN pertambangan sudah disampaikan kepada Sekretariat Negara (Sekneg). Holding BUMN tambang juga disiapkan untuk membeli 51% saham Freeport. nagh.

	Ketua Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Santoso mengkritik keras penghapusan penyertaan modal daerah (PMD) untuk lima BUMD oleh Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno (Anies-Sandi). Menurut dia, penghapusan penyertaan modal hingga nol tidak elok. Politikus Partai Demokrat ini bahkan menegur Anies-Sandi supaya tak mengadakan rezim dendam. Kelihatan benar ini," kata Santoso di Gedung DPRD DKI, Selasa, 14 November 2017. Rencana penghapusan PMD dipaparkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin Sekda Saefullah berdasarkan arahan Anies dan Sandiaga. Tim Anggaran sebelumnya mengusulkan pemotongan PMD untuk PT Jakpro sebesar Rp 1,249 triliun dan peniadaan PMD untuk lima perusahaan daerah, yakni PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida , PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya. Total pendapatan dan penerimaan DKI sebelumnya diperkirakan Rp 75,6 triliun, sedangkan total belanja Rp 78,1 triliun. Bener kan , duit kompensasi KLB di asbang 3. 5T menyublim.

	Jakarta, HanTer - Pengamat politik Dr Musfihin Dahlan mengatakan, harus ada alasan yang sangat kuat dan harus dikemukakan secara transparan ke publik terkait adanya sejumlah aset negara yang bakal dijual. Apalagi jika aset yang dijual tersebut bersifat strategis seperti bandara dan pelabuhan. Khusus untuk aset negara yang bersifat strategis seperti bandara dan pelabuhan tidak boleh dijual bahkan sekalipun hanya dikelola asing. Karena aset tersebut ada kaitannya dengan keamanan negara. Penguasaan bandara ataupun pelabuhan menjadi simbol penguasaan sebuah wilayah atau negara," kata Dr Musfihin Dahlan saat menjadi pembicara dalam diskusi bertema "Asset Bangsa Kenapa Harus Diobral" yang digelar BARRI di Jakarta, Jumat (17/11/2017). Musfihin menuturkan, pengelolaan kekayaan negara harus diatur sesuai dengan Pasal 33 UUD 45 yang berbunyi, ayat 1 Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan, ayat 2 cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat 3 Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Intinya melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang atau seorang, secara monopoli, tidak dapat dibenarkan namun fakta saat ini berlaku didalam praktek usaha, bisnis dan investasi dalam bidang pengelolaan sumber daya alam sedikit banyak bertentangan dengan prinsip Pasal 33," jelasnya. Musfihin menegaskan, pengelolaan kekayaan negara harus diatur dalam UU khusus yang harusnya juga segera diterbitkan. Hal itu dilakukan agar ketika berganti pemerintahan maka tidak berganti kebijakan sehingga kekayaan negara tersebut tidak dikelola semaunya oleh Presiden. Ia menduga dalam pengelolaan kekayaan negara saat ini ada pola permainan untuk kepentingan politik terutama terkait mahalnya biaya pemilu. Pesimistis masa depan bangsa kalau keadaan seperti ini. BUMN yang harusnya menjadi sokoguru perekonomian juga begitu. Seperti Sinar Mas yang mendapatkan perpanjangan hak guna hutan sebanyak 1,2 juta seluas pulau Bali. Sinar Mas mengakuisisi 2,5 juta hektar," jelasnya. Sementara itu pengamat media Ridlo Eisy mengatakan, banyaknya aset negara yang dijual karena digunakan untuk membayar hutang yang saat ini mencapai Rp3. 500 - 3. 800 triliun. Utang juga dilakukan pemerintah untuk membangun infrastruktur di berbagai daerah pedalaman. Namun jika pembangunan infrastruktur tersebut tidak sesuai dengan nilainya maka harus dikejar wartawan apa yang menjadi masalahnya. Oleh karena itu wartawan jangan terlalu percaya dengan angka - angka yang disodorkan pemerintah. Wartawan bisa cek ke Rizal Ramli (ekonom) yang jagonya dalam angka-angka itu," ujar Ridlo. Sementara itu Sekjen Asosiasi Pekerja (Aspek) Indonesia, Sabda Pranawa Djati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus memprioritaskan dana hasil penjualan aset-aset negara untuk kebutuhan yang paling mendasar yang dialami rakyat. Diantaranya untuk kebutuhan pendidikan. Saat ini buruh juga tengah berjuang agar pemerintah untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. nagh loe? gimana nasib soeta?

	Setelah AHok membuka wacana kalau mau jual saham Delta Jakarta sebaiknya dengan lelang terbuka , maka setelah AHok nggak bisa bersuara , PT Jakpro , PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida , PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya dibuat se-akan2 rugi sehingga bisa di take over. Bayangin kalau perusahaan2 yang menguasai hajat hidup rakyat Jakarta dibawah kendali Shenzhen.

	Dan yang menerima bagian opsi saham Holding BUMN itu adalah. teng. teng. teng. bell makan berbunyi, Papa sudah masuk bui, saham bisa dikuasai sendiri.

	Setelah AHok membuka wacana kalau mau jual saham Delta Jakarta sebaiknya dengan lelang terbuka , maka setelah AHok nggak bisa bersuara , PT Jakpro , PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida , PT Food Station Tjipinang Jaya, dan PD Pembangunan Sarana Jaya dibuat se-akan2 rugi sehingga bisa di take over. Bayangin kalau perusahaan2 yang menguasai hajat hidup rakyat Jakarta dibawah kendali Shenzhen. Papa sudah masuk bui, saham bisa dikuasai sendiri.

	apa bisa tambah kaya tuh perusahaan, kalao modal nya di bagikan. kalau holding harusnya tambah besar aset dan pengelolaan nya, biaya operasional nya kan juga besar.

	Dan yang menerima bagian opsi saham Holding BUMN itu adalah. teng. teng. teng. bell makan berbunyi, Papa sudah masuk bui, saham bisa dikuasai sendiri. kalau jual saham, semua perusahaan bisa jual saham kalau emang ada yang mau beli. seperti pln itu kan belum bisa.

	nagh loe? gimana nasib soeta? kalau itu tren nya mungkin bakal semakin naik karena semakin sibuk dan sudah mateng, kalau masa jaya-jaya nya perusahaan bisa dapat penghasilan besar. bandingkan dengan perusahaan-perusahaan di luar yang sudah mulai surut dan tidak bisa full.

var baseurl = "http://forum. detik. document). shareBox. run($(".

del. icio.

S U M B E R