Tampaknya Bang Anies begitu terobsesi dengan rumah tanpa DP. Di sesi debat yang dipandu Najwa Shihab, ia menunjukkan tekadnya makin menggebu-gebu untuk menjelaskan ide rumah DP nol rupiah atau nol persen.
Sebenarnya, untuk kalkulasi ekonomi, sudah dijelaskan oleh pihak BI (Bank Indonesia), bahwa ide itu tak mungkin bisa diwujudkan. Bahasa sederhananya, ringan di awal tapi mencekik di beberapa bulan ke depan. Bersenang-senang dahulu, sakitnya segera menyusul.
Tapi, untuk seorang calon gubernur sekelas ibukota Negara, mungkinkah ide itu hanya bualan, sekadar mencuri perhatian demi meraih suara dari mereka yang berkeinginan memiliki rumah sendiri? Jika benar seperti itu, artinya Bang Anies sedang bertaruh, bukan hanya reputasinya sebagai seorang mantan rektor Universitas Paramadina dan bekas menteri pendidikan, tapi hal krusial adalah pertaruhan masa depan kota.
Pemukiman padat dan ancaman kerawanan sosial
Bang Anies harusnya paham, Jakarta adalah kota urban yang di dalamnya sebagian besar dihuni oleh orang-orang pendatang. Sebagian lagi hanya hidup separuh hari saat berada di kantor, di pasar, di atas trotoar atau di warkop-warkop. Kota urban dihuni oleh orang-orang dengan mobilitas tinggi.
Memang jumlah warga yang terdata tidak memiliki rumah lumayan besar,sekitar 1,3 juta. Tapi, program rumah tanpa DP tak bisa dijadikan tumpuan harapan. Masalah lain yang lebih penting jika rumah dipaksakan sebanyak itu adalah pemukiman makin padat dan akibat turunannya adalah kerawanan sosial makin jadi ancaman nyata.
Asumsi Anies untuk tetap mempertahankan DP 0 rupiahnya didasari oleh harapan adanya kewenangan Pemprov agar menalangi pembayaran DP rumah, dibantah telak oleh Daniel Setiawan. Menurut Daniel, jika harga rumah sekitar 350 juta rupiah, dengan DP sebesar 15%, maka setidaknya Pemprov akan mengeluarkan dana sebesar 67,6 triliun rupiah untuk menalangi DP warga Jakarta yang belum mempunyai rumah. Dan kita tahu bahwa APBD 2017 Jakarta saja hanya sebesar 70,1 triliun rupiah. Berarti talangan DP rumah ini akan menghabiskan APBD 2017 sebesar 95,6%.
Mendirikan rumah-rumah vertikal atau apartemen seperti yang ditawarkan oleh Ahok sebenarnya menunjukkan sebuah skema pembangunan yang visioner yang tak mengabaikan aspek humanis. Menata kota tanpa mengorbankan aspek kemanusiaan dengan tetap menjaga kesinambungan kota hingga puluhan bahkan ratusan tahun ke depan adalah harapan kita semua.
Belajar dari pailit Detroit
Perkembangan kota yang kian dinamis, membawa perubahan semakin cepat. Karena itu, perencanaan harus disusun secara konferehensif, menghitung segala aspek dan yang tak boleh diabaikan adalah program yang visioner. Menata Jakarta hanya untuk 5 tahun ke depan, pada akhirnya akan melahirkan persoalan jangka panjang. Tak mungkin mengorbankan keberadaan ruang bagi anak-cucu pada 10 hingga ratusan tahun ke depan hanya demi memenangkan Pilkada lima tahunan.
Bang Anies dan para pengagumnya mungkin lupa beberapa kasus kota bangkrut pernah melanda Amerika. San Bernardino County, California mengajukan status kepailitan pada Agutus 2012 dengan jumlah utang US$ 500 juta. Penyebab kebangkrutan adalah tingginya defisit anggaran, angka pengangguran yang tinggi dan masalah tunggakan kredit perumahan. Pada tahun yang sama di bulan Juni, Stockton, California juga mengajukan status pailit dengan jumlah utang mencapai US$ 1 milyar, penyebab kolapsnya keuangan kota Stockton adalah krisis kredit perumahan berkepanjangan.
Pengajuan kepailitan paling fenomenal adalah Detroit, Michigan dengan jumlah utang mencapai US$ 15 milyar. Penyebab kebangkrutan yang diajukan pada Juli 2013 itu dipicu oleh defisit anggaran sejak 2008, penurunan jumlah penduduk, tingginya biaya kesehatan, lonjakan utang dana pensiun, rusaknya sebagian infrastruktur kota, dan terlalu banyak pinjaman.
Tiga kasus kota bangkrut di atas mengalami masalah dengan persoalan yang diakibatkan oleh penataan dan pembangunan pemukiman. Kasus itu seharusnya dijadikan referensi dalam menyusun program pembangunan sebuah kota. Mengabaikan ancaman tata kelola pemukiman dengan multiple-efectnya terhadap dimensi lainnya adalah sebuah kecerobohan yang tak boleh dibiarkan.
Jika skema program perumahan Bang Anies benar-benar dijalankan, dengan merujuk analisis Daniel, maka APBD Jakarta untuk tahun 2017 hanya akan tersisa sekira 4,4%. Dengan uang sisa itu, Jakarta tak bisa lagi membangun, mungkin hanya menunggu keajaiban. Atau menyaksikan bagaimana Jakarta bertahan melewati 5 tahun sebelum Pilkada lagi.
Jadi, bukan hanya Bang Anies yang bertaruh dengan konsep DP nol rupiah. Warga DKI dan seluruh penduduk Indonesia punya harapan melihat Jakarta tetap berdiri kokoh dan ramah bagi semua, hingga waktu yang tak terkira.
Gambar: kaskus.co.id
Sumber:
http://bit.ly/2oaGYM1
Talangan DP Rumah Gagasan Anies, Bikin Warga Taat Pajak Meringis
No comments:
Post a Comment